Tinjauan Terhadap Tingkat Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Ruang Alexandri Lantai 3 RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

Abstract

Program BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan individu yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dengan kelengkapan obat dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien. Sistem pelayanan ini dijalankan melalui mekanisme rujukan yang berjenjang. Tren peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan program, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pihak terkait, salah satunya melalui kepatuhan membayar iuran secara konsisten. Namun, pertumbuhan jumlah peserta belum diikuti dengan peningkatan disiplin pembayaran iuran. Kepatuhan dalam konteks ini berarti kesediaan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk melunasi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Iuran dapat dibayarkan oleh peserta sendiri, pemberi kerja, atau pemerintah. Bagi kelompok non-Penerima Bantuan Iuran (non-PBI), tarif ditetapkan sebesar 5% dari upah bulanan, di mana 4% menjadi tanggungan pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta. Peserta mandiri membayar sesuai kelas perawatan, yaitu Rp42.000 untuk kelas III, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp150.000 untuk kelas I, yang berlaku sejak 1 Januari 2021. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis, dengan menggunakan kerangka analisis 5M (Man, Machine, Method, Material, dan Money). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna fenomena secara komprehensif dalam konteks alami. Hasil kajian memperlihatkan bahwa rendahnya kepatuhan pembayaran iuran lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi finansial dan jenis pekerjaan, dibandingkan penilaian terhadap mutu layanan atau sarana kesehatan yang disediakan.